PONOROGO, Radar Madiun - Hearing Komisi A dan D DPRD Ponorogo dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) kemarin (6/7) berlangsung panas. Kepala Dinkes Suhadi Suprayitno sengaja diadili setelah anak perempuannya ikut lolos seleksi bidan PTT beberapa waktu lalu. Sejumlah anggota dewan menilai janggal alumnus akademi kebidanan yang baru lulus pada 2011 itu mampu menyingkirkan lulusan lebih senior.
Kekecewaan anggota dua komisi DPRD memuncak ketika mendapati lawan hearingnya tidak siap dengan data. Suasana panas dalam hearing tertutup itu tampak ketika sejumlah anggota dewan meninggalkan ruang sidang dengan wajah bersungut. Kami kecewa dengan dinas kesehatan yang tidak siap data tentang rekrutmen bidan PTT, berang Mursid Hidajat, sekretaris komisi A, kemarin.
Menurut dia, juklak dan juknis rekrutmen bidan PTT mengatur jelas bahwa penilaian berdasarkan tahun kelulusan, domisili, dan wiyata bakti (pengabdian). Nah, anak kadinkes yang baru lulus bidan seumur jagung itu diterima di Poskesdes Wonodadi Kecamatan Ngrayun.
Bahkan, Mursid menduga kuat ada sejumlah puskesmas mengeluarkan surat keterangan wiyata bakti fiktif. Tanpa harus mengabdikan diri di puskesmas tertentu, bidan mendapatkan surat keterangan. Sudah kami invetarisasi semua kejanggalan-kejanggalan itu, tegas politisi berbasis PKB itu.
Mendapati kacau balaunya rekrutmen tenaga di sejumlah dinas dan perusahaan daerah di lingkup Pemkab Ponorogo, kata Mursid, tidak menutup kemungkinan kalangan dewan akan menggunakan hak interpelasi (bertanya) kepada Bupati H Amin. DPRD akan mencecar pertanyaan ke bupati soal adanya 156 tenaga siluman di dishub, 51 bidan PTT, dan rekrutmen slintutan 13 karyawan baru PDAM yang diduga melibatkan orang-orang dekatnya. Interpelasi itu hak dewan atas terjadinya kebijakan yang tidak sesuai aturan. Tentunya pasca-interpelasi akan diikuti dengan sikap-sikap politik, tandasnya.
Sementara itu, Sutiyas Hadi Riyanto, anggota Komisi D DPRD yang sejak awal sudah berancang-ancang melaporkan proses rekrutmen di sejumlah dinas dan BUMD ke polisi seakan mendapat amunisi tambahan. Proses seleksi bidan PTT yang tanpa ujian tulis dengan kriteria jelas seperti disyaratkan Dinkes Jatim akan memudahkan pembuktian. Dewan akan panggil lagi dinkes untuk membawa data pelamar. Saya yakin ada tindak pidana di sini, jelas Tyas.
Sementara itu, Kadinkes Suhadi Suprayitno membantah adanya kejanggalan dalam seleksi 51 bidan PTT. Tahun kelulusan, kata dia, hanyalah salah satu indikator selain domisili dan masa pengabdian. Bisa jadi, skor pendaftar rendah di satu indikator namun tinggi di indikator lain. Memang tidak ada tes bagi pelamar, hanya skoring. Kami berani mempertanggungjawabkan skor itu, termasuk lolosnya anak saya, tantang Suhadi.
Soal tantangan dewan agar pihaknya mengusung semua data, Suhadi menyaatakan siap. Semua data itu, kata dia, masih tersimpan rapi. Akan kami siapkan semua data itu. Penentuan skoring bidan PTT ditetapkan oleh tim, bukan pribadi-pribadi, pungkasnya. (dhy/hw)
0 komentar:
Posting Komentar