Pemkab Madiun canangkan program diversifikasi pangan

Sebagai pengganti beras, masyarakat bisa memakan ubi kayu, ubi rambat, jagung, daging, sayur, ataupun buah

Madiun, ANTARA News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, mencanangkan program "Makan malam tidak dengan beras tiga malam dalam seminggu" guna mendukung diversifikasi pangan di wilayah setempat.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Madiun, Edy Bintarjo, Jumat, mengatakan, program "makan malam tidak dengan beras tiga malam dalam seminggu" tersebut mulai dicanangkan dalam pekan ini dan direncanakan akan dilakukan untuk jangka panjang.

"Tujuannya tidak lain adalah untuk diversifikasi pangan bagi masyarakat dan surplus beras di Kabupaten Madiun. Sebagai pengganti beras, masyarakat bisa memakan ubi kayu, ubi rambat, jagung, daging, sayur, ataupun buah. Program ini memang baru digagas pertengahan tahun ini," ujar Edy saat dihubungi.

Dengan program tersebut, ditargetkan akan terjadi penurunan konsumsi beras atau efisiensi beras hingga 10.000 ton per tahun atau senilai Rp60 miliar.

Selain itu, lanjut dia, di samping bertujuan untuk diversifikasi pangan dan suplus beras, program ini juga merangsang warga Kabupaten Madiun memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk mendukung terselenggaranya diversifikasi pangan tersebut.

"Hingga saat ini terdapat sekitar 19.000 hektare lahan pekarangan milik warga yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam sayuran dan memelihara ikan air tawar. Upaya tersebut secara tidak langsung akan mendukung keanekaragaman pangan dalam keluarga," terang dia.

Ia menjelaskan, dengan diversifikasi atau jenis makanan yang beragam, maka akan membuat makanan di masyarakat lebih bergizi. Selain itu, juga dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar dari non-beras.

"Seperti ubikayu dapat diolah menjadi tepung cassava yang dari segi ekonomi memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan ubikayu saat tidak diolah. Ubikayu hanya berharga Rp500,00 per kilogramnya, namun jika diolah menjadi tepung harga bisa puluhan kali lipat," tutur Edy.

Di samping itu, lanjutnya, diversifikasi pangan bertujuan untuk menciptakan kemandirian jika terjadi gangguan dalam produksi beras. Apalagi, saat ini pemerintah pusat sedang gencar melakukan hal serupa tentang imbauan untuk melakukan diversifikasi pangan.

Selain beras, komoditas lain yang dapat dikembangkan di Kabupaten Madiun untuk diversifikasi pangan antara lain, ubi kayu, ubi jalar, dan juga jagung. Adapun jumlah produksi ubi kayu mencapai 110.114,27 ton per tahun, jagung mencapai 55.499,11 ton per tahun, dan ubi jalar mencapai 3.023,55 ton.

Peserta KB di Madiun Capai 153.688 Orang

Madiun - Jumlah kepersertaan program keluarga berencana di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga saat ini mencapai 153.688 orang.

"Jumlah tersebut merupakan angka kepesertaan yang tercatat di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Madiun," ujar Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Madiun, Ahmad Tohari, Jumat. Ia menambahkan, dimungkinkan jumlah riil peserta program keluarga berencana (KB) akan lebih banyak lagi, karena beberapa alat kontrasepsi dijual 

bebas di pasaran.

Dikatakannya, dari 153.688 peserta program tersebut, perinciannya ialah peserta KB reguler 112.226, sedangkan KB Mantap sebanyak 41.462. "Untuk KB Mantap masih terbagi lagi atas KB Metoda Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi 6.347 peserta, KB Metoda Operasi Pria (MOP) atau vasektomi 103 peserta, IUD 26.977 peserta, dan implan sebanyak 8.035 peserta," tuturnya.

Ia menyatakan akan rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan di wilayahnya guna menjaring peserta KB yang lebih banyak lagi. Disebutkan, sosialisasi akan dilakukan hingga ke tingkat desa dengan menggandeng petugas Dinas Kesehatan setempat di tingkat kecamatan atau Puskesmas.

"Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk  menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun secara khusus dan wilayah nasional secara umum," paparnya.

Guna mendukung kegiatan dan sosialisasi program KB, BKBPP Kabupaten Madiun tahun ini mendapat bantuan dana sebesar Rp435 juta. Dana tersebut, lanjutnya, akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di Kabupaten Madiun.

Di antaranya, demikian Ahmad Tohari, untuk peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, sarana dan prasarana fisik pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi program KB, juga pengelolaan data.

"Terkait pelayanan KB telah dialokasikan sebesar Rp135 juta dan kegiatan penyuluhan yang meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KB sebesar Rp50 juta," katanya.

Pihaknya berharap di waktu depan, kesadaran kepesertaan menggunakan alat kontrasepsi bertambah, sehingga pelaksanaan program KB di wilayah setempat juga terpantau.

Ahmad Tohari juga mengungkapkan, alat kontrasepsi yang paling dominan digunakan oleh peserta KB di Kabupaten Madiun saat ini antara lain susuk, IUD, tubektomi, dan kondom.